Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi meminta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) meningkatkan kualitas mahasiswanya.  PTN dan PTS seharusnya dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) mengingat saat ini APK secara Nasional masih berkisar pada angka 22 persen.

Pernyataan ini disampaikan pada saat pertemuan dengan Rektor Universitas Tadulako (Untad) Muhammad Basir, Cyio. Pertemuan ini dilakukan di Gedung Untad Tadulako, Palu Sulawesi Tengah, Selasa (12/4) pagi.

Komisi X DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Palu dalam masa reses persidangan III tahun sidang 2010-2011 ke Universitas Tadulako ini bertujuan untuk menjaring aspirasi Perguruan Tinggi se Sulawesi Tengah.

Rombongan yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi dan diikuti juga sejumlah anggota DPR menghendaki agar keinginan dan harapan terhadap penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi betul-betul dapat meningkatkan penyerapan angka partisipasi kasar baik negeri maupun swasta, dimana perguruan tinggi agar dapat meningkatkan jumlah mahasiswa.

Heri Akhmadi juga mengatakan bahwa Perguruan Tinggi harus bisa melayani kebutuhan daerah khususnya membantu dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru. Sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen, pada tahun 2014 mendatang Guru sekurang-kurangnya harus  sarjana.

Dia menambahkan, masih ada 27 ribu guru di Sulawesi Tengah yang belum memiliki kualifikasi akademik sarjana. Yang artinya ada ribuan guru akan dilarang hak mengajar jika pada tahun 2014 tidak bisa meningkatkan kualifikasinya dan perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk membantu, ungkap Heri Akhmadi.

Selain itu juga Komisi X DPR masih menaruh perhatian terhadap sangat kurangnya tenaga perpustakaan dan laboratorium sekolah di daerah ini, dan perguruan tinggi harus ikut memikirkan hal tersebut mengingat perguruan tinggi seharusnya menjadi pelopor dalam program tersebut.

Heri Akhmadi juga mengatakan, masalah ketersediaan tenaga kesehatan juga harus menjadi perhatian melalui pendidikan kedokteran, Untad dan perguruan tinggi lainnya yang memiliki program studi kedokteran agar dijadikan prioritas dalam upaya menjawab kebutuhan tenaga dokter di Indonesia Timur, jelas Heri Akhmadi.

Menanggapi pernyataan Komisi X DPR, Rektor Untad Muh. Basir mengakui, jika melihat angka riil APK, maka peran Untad masih kecil. Dimana APK Untad baru mencapai 6,90 persen dari total APK 15,20 persen oleh perguruan tinggi se Sulawesi Tengah.

Diakui juga bahwa masih kecilnya APK tersebut karena disebabkan beberapa kendala, antara lain disebabkan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki perguruan tinggi menjadi penyebabnya.

Dia mengaku keterbatasan ruangan, kursi serta sarana penunjang kuliah turut membuat Untad membatasi jumlah mahasiswa. Salain itu, izin pembukaan program studi dipersulit ditingkat pusat, kalau bisa salah satu poin dalam RUU Pendidikan Tinggi nantinya, memasukan kemudahan pengurusan izin pembukaan program studi, ungkap Basir.

Muhammad Basir juga mengemukakan, masalah yang sangat sulit mendapatkan izin dan kalau begini terus bagaimana kami (perguruan tinggi,) bisa memenuhi kebutuhan daerah terhadap salah satu bidang keilmuan khusus, tegasnya.

Lain halnya Dekan FKIP Untad, Hasan Basri mengungkapkan masalah pembukaan Program Studi Geografi di FKIP harus menempuh pengurusan enam kali bolak-balik ke DIKTI selama 5 tahun, olehnya kemudahan dan kejelasan pengurusan izin pembukaan program studi baru dirasakan mendesak. (Spy).